COMMITMENT For Democratic Governance and Social Justice adalah satu lembaga berbentuk perkumpulan,di mana kelahirannya berangkat dari satu proses perdebatan, dialektika dan pengalaman praktis beberapa aktivis muda yang tergabung dalam satu lembaga berbentuk Yayasan yang mencoba membangun kemitraan multi pihak untuk mendorong terwujudnya Tata Pemerintahan Lokal yang baik. Dalam perjalanannya proses yang di bangun cukup mampu menggulirkan satu perubahan significant di public dengan terbukanya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan

Tetapi dalam praktek berorganisasi di mana beberapa aktivis ini meyakini bahwa Organisasi adalah alat perjuangan yang di bangun atas dasar nilai, prinsip dan managemen yang baik dan harus Visioner untuk berperan secara langsung terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis dan berdaya merasakan bahwa ada beberapa praktek berorganisasi yang terjadi tidak sejalan dengan Visi yang akan di wujudkan.

Organisasi yang dalam prinsipnya mendorong terbangunnya Transparansi, accountability dan pertanggungjawaban kehilangan ruhnya di tengah tantangan dan peluang yang ada. Trust yang semestinya terbangun seiring gerak maju Organisasi dan jaringan dengan stakehordes dan mitra justru berbanding terbalik dengan realita di internal.

Tentu kami menyadari bahwa harus ada kearifan dalam mensikapi semua dinamika berorganisasi pun-halnya ketika mengetahui ada beberapa praktek yang tidak sejalan dengan nilai dan prinsip berorganisai, kearifan yang di bangun secara terstructur, terkonsep dan metodologis adalah satu salah cara untuk memperbaiki keadaan yang ada tetapi jika sampai pada titik nadir tidak menemukan solusi yang lebih membangun dan Visioner, maka pilihan harus di buat. Kami menyadari pilihan Ini tentu tidak mudah, tidak hanya membutuhkan kecerdasan, keberanian tetapi sekali lagi membutuhkan kearifan di tengah situasi yang di akui atau tidak sering terjadi dalam praktek berorganisasi.Kritik atas diri sendiri dan Organisasi kami pilih sebagai langkah untuk memperbaiki Organisasi sebelum membuat keputusan di mana nalar yang menuntun bukan kekuatan.

Keyakinan pada nilai dan prinsip dalam berorganisasi dan satu bentuk tanggung jawab pada public di mana kami selama ini beraktivitas yang membuat kami kemudian memutuskan untuk menyatakan mundur dari organisasi sebelumnya.Pilihan ini sekali lagi tentu tidak mudah karena kami ternyata masih membutuhkan waktu untuk merefleksikan diri atas apa yang telah kami putuskan untuk mematangkan apa yang kemudian harus kami lakukan dengan lebih cermat menganalisis kekuatan,kelemahan dan tantangan serta hambatan yang ada.

Kami menyadari bahwa apa yang kami pilih ini pasti akan berdampak baik positif maupun negative tidak hanya bagi kami tapi bagi pihak–pihak lain. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah bahwa segenap situasi dan kondisi yang kami alami adalah pelajaran berharga bagi kami untuk bisa bertindak dengan lebih bijak tanpa harus mengorbankan nilai, prinsip dan etika berorganiasasi yang Visioner apalagi kami menyadari kami bekerja di ranah public dengan harapan yang tidak sederhana sebagai bentuk keperpihakan kami pada mereka yang marginal dan tertindas dan demi harapan terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis dan berdaya.

Tentu tantangan yang kami hadapi akan lebih berat dan menyita waktu membutuhkan kesabaran, ketenangan dan dukungan yang tidak sedikit, tetapi kami mencoba bangkit bersama dengan beberapa aktivis muda untuk meneruskan apa yang telah kami buat bersama masyarakat dengan keyakinnan, nilai dan prinsip yang di bangun bersama dan kami telah menetapkan pilihan agar public yang akan menilai semua aktivitas kami dengan semangat yang kami bangun dalam prinsip keterbukaan, partisipatif dan bertanggung-gugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 25 Februari 2006 sebagai satu bentuk kristalisasi keyakinan bahwa Organisasi adalah alat efektif perjuangan, maka kami beberapa aktivis muda yang cukup lama bergerak di jagad NGO bersepakat mendirikan organisasi berbentuk perkumpulan dengan nama COMMITMENT for Democratic Governance and Social Justice.

Titik Pijak
Perkembangan dan tatanan Masyarakat secara Global pada Melinium ini masih menunjukan bahwa sebagain besar Masyarakat di dunia ketiga tetap berada pada situasi keterbelakangan baik secara ekonomi, politik, budaya, kapasitas, dan sumber daya yang jauh dari cerminan tatanan Masyarakat yang demokratis dan berdaya apalagi sejahtra.

Penindasan yang terstruktur secara internasional dalam berbagai bentuk kebijakan Neoliberalisme memiliki kecendrungan semakin lemahnya posisi negara untuk melindungi, memenuhi dan melayani kebutuhan Warganya. Lahirnya berbagai kebijakan Social, Politik dan ekonomi yang liberalis merampas secara sistematis Hak-hak sosial, politik ,ekonomi dan budaya Rakyat dan menjadi indikator lemahnya Negara terhadap Kebijakan Internasonal.

Kemiskinan, kehancuran ekologi dan keterbatasan sumber daya menjadi fenomena yang membawa masyarakat pada posisi semakin termarginal dan powerless dan disisi lain praktek politik ekonomi elit sarat dengan korupsi, Kolusi dan nepotisme yang mendominasi wajah Indonesia di usianya yang lebih dari setengah abad.

Transisi Demokrasi yang diawali dengan gerakan reformasi dan Desentralisasi Kekuasaan belum menjamin ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menegosiasikan kebutuhan-kebutuhan mendasarnya dalam proses-proses Kebijakan Publik yang Partisipatif, transparan, setara, accountable dan deliberatif yang mendorong terbangunnya Pembaharuan Tata pemerintahan yang demokratis ( Democratic Governance) dan di sisi lain praktek kekerasan baik horizontal maupun vertical yang bernuasa SARA,Ekonomi, Politik dan Budaya terjadi di banyak daerah dan korban utama adalah kembali masyarakat yang secara terstuktur telah di marginalkan, penghargaan atas nilai-nilai Pluralisme menjadi kabur di tanah ini.

Hakikat demokrasi semestinya memberi ruang dan kepercayaan pada partisipasi rakyat yang meluas dan kritis dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan Publik, memberi ruang bagi rakyat untuk menegosiasikan kepentingannya dan memberi ruang bagi rakyat untuk memonitoring, mengkritisi dan mengevaluasi Praktek politik ekonomi yang terjadi. Dan demokrasi akan bermakna bila kehadirannya mampu menjamin kesetaraan bagi seluruh rakyat di mata hukum dan peradilan, kesetaraan akan akses dan kontrol atas penciptaan peluang-peluang ekonomi, politik dan pelayanan publik, sekaligus memberi jaminan pengakuan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia dan keberagaman (Pluralisme).

Situasi ideal yang di harapkan ini belum terlihat nyata, masyarakat masih terus tertekan oleh struktur yang tidak adil dan elit kekuasaan yang jauh dari harapan rakyat. Berdasarkan kondisi di atas dan upaya untuk Membangun Tatanan Masyarakat yang Demokratis dan berkeadilan sosial, COMMITMENT mendedikasikan diri dengan Visi Terciptanya Pembaruan Tata Pemerintahan yang demokratis (democratic governance) yang berbasis Masyarakat sipil yang kuat dan berdaya dan terciptanya keadilan social yang berlandaskan penghargaan atas pluralisme.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, COMMITMENT For Democratic Governance and Social Justice memiliki misi 1). Memperkuat kapasitas Masyarakat untuk terlibat secara langsung dan Kritis dalam setiap pengambilan keputusan Publik; 2). Penyelenggaraan Penelitian dan Kajian Sosial Politik dan Ekonomi dan Budaya untuk Mendorong kebijakan Tata Pemerintahan Yang demokratis dan menjunjung tinggi Pluralisme; 3). Mendorong terbangunnya Sistem pelayanan Publik yang menjamin aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat; 4). Mendorong terbangunnya kemitraan lokal yang berbasis pada prinsip saling percaya diantara stakeholders pemerintahan lokal di Indonesia melalui perluasan ruang publik yang dialogis, deliberatif, bebas, dan otonom.

Untuk Mendorong Capain Visi dan Misi COMMITMENT Memegang Teguh Nilai-Nilai :
1. Partisipatif bermakna Melibatkan secara aktif pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses dan penentuan kebijakan/keputusan publik
2. Egaliter bermakna Organisasi tidak membedakan orang atas dasar agama, suku,ras, jenis kelamin dan idiologi
3. Transparan bermakna Segala sesuatu yang di lakukan oleh Organisasi dapat diakses oleh publik/basis
4. Demokratis bermakna membuka dan memberi ruang bagi setiap orang untuk mengaluarkan pendapat dan secara aktif terlibat dalam proses penentuan keputusan-keputusan
5. Accountabel/Bertanggung jawab bermakna dalam menjalankan organisasi dan Perannya di tengah-tengah Masyarakat,Organisasi bertanggung-gugat atas seluruh perannya kepada Stakeholders kunci/basis dan public
6. Toleransi bermakna untuk mencapai keputusan bersama, organisasi menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat, sikap dan perilaku; atas dasar Agama, idiologi, suku, ras, dan jenis kelamin.
7. Mandiri bermakna sebagai satu bentuk otonomisasi organisasi dalam pengambilan keputusan dan tidak tergantung pada pihak-pihak lain
8. Voluntarian/sukarela bermakna sebagai satu bentuk dedikasi di mana seluruh anggota Organisasi bersedia bekerja secara sukarela untuk perkembangan dan kemajuan organisasi dengan menjunjung tinggi semangat anti penindasan dan ekploitatif
9. Nirlaba bermakna Organisasi tidak memiliki orientasi profit dan segala keuntungan yang di peroleh di dedikasikan untuk pelayanan dan mendukung pencapain Visi misi Organisasi.

Strategy :

1. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Multi stake horders baik di level Graasroot, CSO’s dan Pemerintah
a.Pelatihan Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif
b. Pelatihan Advokasi Anggaran Yang Pro Poor
c. Pelatihan Gender
d. Pelatihan Analisis Anggaran
e.Pelatihan Perencanaan Strategis untuk Komunitas dan atau Desa
2. Penelitian di Bidang kepemeritahan, kebijakan ekonomi pilitik dan sosial budaya
3. Mengembangkan Media Pendidikan dan publikasi baik dalam bentuk Cetak maupun Audio visual
4. Memperkuat Jaringan advokasi untuk berbagai kebijakan publik dengan Berbagai multi stake horders and sektor
5. Mengembangkan asistensi, fasilitasi, dan promosi untuk memperkuat bargaining dan indepensi Masyarakat dalam penentuan kebijakan publik
6. Penguatan Institusi-institusi yang memperjuangkan Demokrasi dan Keadilan Sosial yang ada di Masyarakat

STRUCTUR ORGANISASI

ANGGOTA

1. Haryati Panca Putri , SH (Direktur Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia YAPHI)
2. Muhammad Riza, SE (Direktur Yayasan Duta Awam YDA —Dewan Pengawas COMMITMENT )
3. Dati Fatimah,SE ( IDEA Yogya —Dewan Pengawas COMMITMENT
4. DRS.Adiyana Sunanda ( Akedemisi UMS)
5. Sutrisno Budiharto ( Jurnalis-Ahli untuk Pengembangan Media)
6. Faizin, PSI ( Pengorganisasian Rakyat dan Jaringan )
7. Muhammad Histiraludin,SE( EKS.Manager Advocacy and empowering IPGI Solo- analis Kebijakan Anggaran daerah)
8. Endah Tyasminy ( EKS.Manager Capacity Building IPGI SOLO- isu Gender dan Pengembangan Kapasitas masyarakat )
9. M.Adi Sardi ( EKS.Staff BPH IPGI SOLO- Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Issue Kebijakan anggaran )
10. Ririn Sefsani (EKS.Direktur BPH IPGI SOLO – Pengembangan Organisasi, Jaringan dan Issue Nasional-International)

Badan Pelaksana
Direktur : Cecep Choirul Soleh
Departemen :
- Media dan Kampanye Publik : Henri Dwi Oktava
- Penguatan Komunitas : Achmad Bachrudin
- Kajian : Sutrisno Budiharto

Administrasi dan Keuangan : Yophy S Kawedar

Volunteer : Iwan, Akris, Ismu

DEWAN PAKAR COMMITEMENT
1. Drs.SUHARNO, Akt ( Akademisi-Pengamat Kebijakan Anggaran Daerah)
2. Drs.SUTARNO, MSi (Pengamat Ekonomi Makro dan Kebijakan Anggaran Daerah)
3. Dra. Dorotea Ririn Msi ( Kandidat Doctor UGM)
4. Ahmad Mahmudi ( Ketua Dewan Direktur LPTP)
5. Ir.Suhirman,MSc ( Kandidat Doktor Kyoto University Japan, Dosen ITB, and Organizing Committee Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat( FPPM) – Ahli Kebijakan otonomi daerah, Konsultan di beberapa daerah untuk inovasi daerah FPPM )
6. Andreas Abiyono ( Direktur Sheep,Ahli untuk issu Pluralisme dan demokrasi dan Konsultan untuk Donor Agency dari Eropa Untuk program Demokrasi dan publik policy di Indonesia )
7. Mohammad Najib ( Logica-Usaid- ahli untuk Kebijakan Publik )

Alamat

Jl. Jambu Raya no 39, Jajar, Laweyan Surakarta 57146