MediaKeberagaman.com, Solo.

Untuk membedah wacana diatas, COMMITMENT bermaksud melakukan kegiatan dialog interaktive yang akan mengupas tentang Perda Multikulturalisme/ Pluralisme di Kota Solo seperti yang telah diwacanakan oleh Johny Nelson Simanjuntak diatas. Pertanyaan mendasar yang ingin kami ajukan adalah, sejauh mana urgensi/ pentingnya Perda Pluralisme ada di Kota Solo?. Apakah Perda Pluralisme akan mampu menjamin kehidupan masyarakat Solo secara aman, damai dalam masyarakat yang multikultural ini? Apakah Kota Solo telah memiliki SK Walikota tentang perda pluralisme?

Kegiatan dialog interaktif ini akan dilakukan pada: Jum-at, 18 Juni 2010 pukul 19.30 WIB – 21.00 WIB di Radio Republik Indonesia ( RRI ) Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta. Dan Untuk pembicara yang dihadirkan adalah Johny Nelson Simanjuntak, SH (Komisioner Komnas HAM), Supartono, SH (kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Surakarta) dan ST. Wiyono (Seniman/ budayawan)

Kita berharap melalui program ini, akan muncul konsep hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan multikulturalisme di kota Solo.

Berita Lainnya:

MediaKeberagaman.com, Solo.

Untuk Membahas hal tersebut COMMITMENT Solo berencana mengadakan dialog interaktif radio yang akan deselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 29 April 2010

Waktu : 20.00 WIB – 21.00 WIB

Tempat : Radio Ria FM (Komplek Toko Buku Gramedia Jl. Slamet Riyadi No. 284) Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta

Pembicara: Maria Ulfah Ansor, M.Si ( Ketua Umum PP Fatayat NU ) dan Drs. Abdullah Faishol ,M.Hum

Melalui program ini, diharapkan akan muncul kesadaran bagi warga masyarakat Kota Surakarta untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam melaksanakan toleransi dan perdamaian

Berita Lainnya:

Berita Lainnya:

MediaKeberagaman.com, Solo.

Informasi lain yang dimiliki beberapa lembaga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dan Linmas dan FKUB, sedang melakukan pendataan terhadap seluruh tempat ibadah yang sudah maupun belum memiliki IMB dan memiliki surat keterangan. Pendataan ini akan digunakan oleh FKUB untuk memberikan rekomendasi terhadap seluruh tempat ibadah yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bisa segera memprosesnya. Disamping itu, FKUB juga sedang memfasilitasi proses pemberian surat rekomendasi terhadap beberapa tempat ibadah

Untuk mendiskusikan dampak, peluang dan hambatan atas rencana pemerintah daerah terkait dengan masalah perijinan tempat ibadah maka COMMITMENT Solo bekerjasama dengan Badan Antar Gereja-gereja Kristen Surakarta (BAGKS) akan mengadakan diskusi terbatas yang akan dilakukan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Maret 2010

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Kantor BAGKS Jl. DI. Panjaitan No. 31, Banjarsari, Surakarta Telp. 638848

Dan yang menjadi narasumber adalah Pendeta Bambang Mulyatno, S.Th, M.Si dan salah satu survivor / korban kekerasan berbasis agama, dengan moderator Cecep Choirul Sholeh dari COMMITMENT

Dari diskusi ini diharapkan akan muncul kesadaran bagi warga masyarakat Kota Surakarta untuk menciptakan harmonisasi kehidupan di kota ini.

Berita Lainnya:

MediaKeberagaman.com-Solo

Untuk membedah wacana diatas COMMITMENT Solo bermaksud melakukan kegiatan dialog interaktive yang akan mengupas beberapa persoalan diatas. Dialog akan menghadirkan Muttoharun Zinan, M.Ag dari Pusat Studi Budaya (PSB) Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Gusti Dipokusumo (Keraton Kasunanan).

Kegiatan dialog interaktif ini akan dilakukan pada:

Hari/ Tanggal : Jum’at, 5 Maret 2010

Waktu : 19.30 WIB – 20.30 WIB

Tempat : Radio Republik Indonesia ( RRI ) Jl. Abdul Rachman

Saleh No. 51 Surakarta

Kegiatan dialog interaktive ini diselenggarakan oleh COMMITMENT Solo yang beralamat di Jl. Jambu Raya No. 39, Jajar, Laweyan, Solo, Telp. (0271)9250690

Berita Lainnya:

Tema diskusi koordinasi antar korban tersebut adalah “Membangun Mekanisme Jaminan dan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Kota surakarta, Mungkinkah?” dan akan di adakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2010 di Hotel Indah Palace Tipes. Sedangkan Pembicara yang dihadirkan adalah Isharyanto, SH, M.Hum (Dosen Fak Hukum UNS) dan Vera Kartika Giantari, SH (Direktur SPEK-HAM) dengan Fasilitator Pdt. Paulus Hartono, STh, M.Min dari FKPI. Kita berharap dari diskusi ini akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan beragama di Kota Solo ini, Semoga!

Berita Lainnya:

MediaKeberagaman.com-Solo.

Mengingat peran penting aparatur negara tersebut maka Komnas HAM memandang perlu untuk menggelar acara workshop HAM Dasar untuk Aparatur Negara, yang akan dilakukan pada tanggal 9 – 11 Februari 2010 di Hotel Solo Inn Solo. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar HAM dan memberikan pengetahuan tentang akses keadilan bagi masyarakat.

Pelaksana kegiatan ini adalah KOMNAS HAM dan SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia). Kita berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Berita Lainnya:

Atas dasar tersebut,Forum Kemanusiaan dan Persaudaraan Indonesia (FKPI) akan mengadakan pelatihan tranformasi konflik lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (23 & 24 Januari 2010) bertempat di Hotel BIP Tawangmangu, dan acara itu akan dimulai pada pukul 07.30 wib. Peserta yang akan mengikuti pelatihan ini adalah para tokoh agama,tokoh masayrakat, pemuda,tokoh perempuan dan lembaga-lembaga sosial masyarakat se Kelurahan Joyosuran. Sedangkan trainer yang di hadirkan adalah Paulus Hartono, M.Min dan Drs.H.Dian Nafi’,M.Pd

Semua berharap pelatihan ini bisa memberikan hasil yang maksimal demi tercapainya perdamaian bagi masyarakat Joyosuran khusunya maupun perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Berita Lainnya:

Mengacu dari beberapa kasus yang terjadi di kota Solo, adanya penutupan gereja oleh kelompok sipil, pembubaran rumah do’a, pembubaran ritual aktivitas keagamaan yaitu yasinan / tahlilan, pelarangan pakai janur dalam sacara resepsi pernikahan di salah satu kalurahan di kota solo, dan mungkin akan terjadi di tempat-tempat lain merupakan gambaran masih lemahnya mekanisme perlindungan kebebasaan beribadat dan berkeyakinan yang dialami masyarakat. Kasus-kasus ini merupakan tanggung jawab negara yang diemban oleh beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian masyarakat di kota Solo

Untuk menyikapi hal tersebut COMMITMENT mengadakan diskusi publik dengan tema “Bentuk-Bentuk Mekanisme Perlindungan dalam Beribadat dan Berkeyakinan di Kota Solo” Rabu, 23 Desember 2009 bertempat kantor COMMITMENT Solo Jl. Jambu raya No. 39, Jajar, Surakarta, Telp. 9250690 pukul 09.00 – 12.00 Wib dengan narasumber dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Surakarta dan Kepolisian Kota Besar Surakarta (Kapoltabes)

Berita Lainnya:

MediaKeberagaman.Com-Solo.” Siapa yang tidak khawatir dan takut mas…lha wong puluhan kendaraan bermotor dengan suara yang memekakkan telinga masuk ke gang-gang sempit di daerah kami sambil berteriak jihad…jihad…jihad….Mereka juga membawa tongkat bahkan pedang…”

Pernyataan diatas merupakan testimoni salah seorang warga di Kampung Joyosuran, Pasar Kliwon yang ditemui saat workshop membangun mekanisme pertahanan yang diselenggarakan oleh FKPI pada hari Minggu (29/11) lalu. Menurut penuturan beliau, hampir setiap malam minggu salah satu organisasi masyarakat sipil yang berkedok agama selalu melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor dan masuk ke gang-gang sempit ditengah-tengah kampung.

“Sering terjadi di Kampung Kami, mereka (kelompok sipil tertentu) langsung masuk ke rumah-rumah penduduk tanpa permisi dan tidak sopan menggeledah rumah-rumah warga untuk mencari minuman keras. Ada juga kasus penutupan tempat doa maupun kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tradisi masyarakat seperti; Yasinan, pernikahan, khitanan dll” tambah Ibu Wati. Testimoni yang disampaikan Ibu Wati ini merupakan bentuk intimidasi lain yang dihadapi oleh warga di Kampung Joyosuran.

Kampung Joyosuran merupakan satu kampung yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Wilayah ini berada dibagian selatan Kota Surakarta yang pada umumnya dicirikan sebagai perkampungan kumuh dan padat penduduknya jika dibandingkan dengan bagian utara. Berdasarkan Surakarta Dalam Angka (2005) tingkat kepadatan penduduk di Pasar Kliwon adalah 17.989 jiwa/ km² yang berarti bahwa tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini telah melewati batas ambang kelayakan menurut standart PBB yaitu sebesar 10.000 jiwa/km².

Untuk sekedar mengingatkan, diwilayah ini juga pernah terjadi bentrokan yang menewaskan warga sekitar bernama Heri Yulianto (Kipli) sekitar bulan Maret 2008 lalu, yang telah menghadap-hadapkan antara masyarakat dengan kelompok sipil tertentu yang menggunakan kedok agama. Peristiwa ini berawal ketika belasan pemuda yang sedang kumpul-kumpul diserang oleh kurang lebih 100 laskar yang berjalan kaki. Setiba dilokasi, kelompok tersebut langsung membubarkan belasan pemuda yang berpesta minuman keras (miras), namun mendapat perlawanan. Perkelahian tak seimbang pun tak terelakkan dan belasan pemuda itu terdesak karena kalah jumlah. Beberapa dari mereka menghubungi teman lainnya sehingga puluhan pemuda berdatangan dan ikut terlibat perkelahian dengan anggota laskar. Akibat bentrokan ini Kipli akhirnya meninggal dunia sedang satu orang lagi yaitu Tri Joko luka-luka cukup parah (Kelik Ismunandar, 2008).

Akibat kasus yang menewaskan Kipili ini dan beberapa intimidasi yang terus dilakukan, warga Joyosuran selalu dirundung rasa kekhawatiran dan ketakutan. ”Kami hanya mengkhawatirkan anak-anak dan juga suami Kami yang bisa jadi korban setiap saat. Hidup kami terasa tidak nyaman di Joyosuran” tambah Ibu Yanti (bukan nama sebenarnya)

Terjadinya Pembiaran

Bentuk-bentuk intimidasi, teror yang dialami oleh warga Joyosuran tidak terlepas dari pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian Kota Surakarta. Menurut penuturan Ibu Susi (bukan nama sebenarnya) dan beberapa warga yang lain menyatakan bahwa setiap kali ada konvoi kendaraan bermotor, pihak Kepolisian tidak melakukan pembubaran namun seolah-olah mereka malah melakukan pengawalan dari belakang. Dan ketika masyarakat mengadukan hal ini, pihak Kepolisian menyatakan,”Kami belum bisa bertindak karena belum ada korban” ungkapnya.

Pernyataan dari masyarakat tersebut coba dikonfirmasikan kepada pihak Kepolisian saat diadakan dialog interaktive yang dilakukan oleh Commitment pada hari Kamis (26/11) lalu. ”Ada pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan tidak melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut, demi pertimbangan yang lebih luas. Kami menghindari konflik yang lebih besar, jika Kami melakukan tindakan tegas kepada mereka”, begitu ungkap pihak Kepolisian yang menjadi narasumber sore itu.

Menurut penuturan warga yang lain, bahwa anggota kelompok masyarakat sipil tersebut sebagian besar berasal dari kampung diluar Joyosuran. Mereka didatangkan/ diundang oleh anggota kelompok tersebut yang berasal dari Joyosuran untuk melakukan konvoi setiap malam minggu dan juga melakukan penggeledahan beberapa rumah yang dicurigai menyimpan/ menjual minum-minuman keras.

”Kami sesungguhnya merasa marah mas dengan kondisi seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Mereka sangat tidak sopan masuk ke rumah penduduk dan menggeledah (membuka) lemari dan tempat-tempat lain. Kalau nanti Kami melawan, urusannya akan tambah panjang tapi kalau tidak mereka akan terus menerus melakukan intimidasi kepada Kami. Harapan Kami, aparat keamanan dan pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang telah melakukan tindakan intimidasi dan teror kepada warga. Karena kalau tidak, konflik antar warga bisa terjadi setiap saat”, imbuh Ibu Susi menutup pembicaraan ini.

Kasus yang terjadi di Joyosuran, bisa jadi merupakan satu potret kecil situasi umum yang terjadi di wilayah Surakarta dan sekitarnya terkait dengan munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil berkedok agama yang sering menggunakan kekerasan. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Commitment, telah terjadi penutupan tempat ibadah, pelarangan kegiatan masyarakat oleh beberapa organisasi ini yang belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini, kebebasan berkeyakinan adalah manifestasi dari hak azasi manusia yang paling mendasar. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi penerapan HAM sebab HAM adalah sesuatu yang dijamin secara konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 DUHAM yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas semua hak…tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/keyakinan, politik atau pendapat yang berlainan….” Demikian pula Pasal 18 DUHAM yang menyebutkan“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan…”

Dan jika Pemerintah Kota Surakarta maupun aparat keamanan tidak melakukan tindakan apapaun terhadap kelompok ini, maka bisa dikatakan Pemerintah Kota Surakarta maupun aparat keamanan bisa dituding melakukan pelanggaran HAM dengan membiarkan terjadinya pelanggaran HAM oleh kelompok tertentu. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Kota Surakarta maupun aparat keamanan bertindak lebih tegas demi memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. (Mhr)

Berita Terkait:

• Harian Solopos: Tempat ibadah tak ber-IMB picu konflik
• Utusan ICLD Swedia Kunjungi COMMITMENT
• Seminar Tentang Perdamaian dan Konflik di Kelurahan Joyosuran