Mediakeberagaman.Com, Solo. Munculnya slogan Solo the Spirit of Java sebenarnya bukan milik Kota Solo, tetapi paska dihapuskannya residen yang kemudian munculnya Subosukowonosraten. Solo sebagai pusatnya budaya di daerah solo dan sekitarnya atau sering disebut karesidenan, slogan Solo the spirit of Java merupakan branding Pemkot Solo untuk mempromosikan budaya dan mengeliminasi kesan Solo sebagai sumbu pendek.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh kepala Bappeda Kota Solo Drs. Anung Indro Susanto, MM sebagai narasumber dalam acara dialog interaktif pada jum’at 26/3/10 di studio RRI Solo. dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Commitment Solo dengan mengambil tema “Solo The Spirit of Java: Mampukah meredam budaya Kekerasan Dalam masyarakat”.
Dialog interaktif juga menghadirkan narasumber lain yaitu Drs, Sudharmono, SU (budayawan dan dosen UNS) serta MT. Arifin (pengamat social politik). Dalam paparannya terkait Solo penuh dengan nuansa kekerasan, Sudharmono menolak anggapan bahwa Solo kota “Sumbu pendek” menurutnya itu hanya sebuah jargon-jargon, karena di Solo setiap terjadi kerusuhan pasti ada slogan dan slogan tersebut yang selalu dibesar-besarkan. Berdasarkan kajian fakta, fenomena radikalisasi wong Solo ada 14 kali kerusuhan belum termasuk kerusuhan ’65 di kompleks kereta api, tetapi masih ada celah untuk rekonsiliasi, dan disolo itu belum ada medium yang menghubungkan antar komunitas tersebut.
Sedangkan menurut MT. Arifin, dibalik orang Solo yang lembut tetapi dibalik itu penuh dengan kekerasan, kondisi ini sebenarnya dipengaruhi perkembangan Solo, tetapi menurutnya disetiap kota pasti ada potensi kekerasan. Sedangkan kenapa masyarakat Solo yang lemah lembut karena nilai-nilai budaya yang membentuk cara fikir, cara hidup mereka.
Factor kekerasan di Solo karena dipicu oleh ketidakpuasan politik yang terjadi sejak perjanjian Gianti, kemudian munculnya industrialisasi dan penanaman modal di wilayah Volstrenlanden yang menyebabkan terjadinya perubahan hingga keraton kehilangan legitimasi dan tercerabutnya kekuasan tradisional oleh kekuatan kolonial, dan ketidakadilan politik dan ekonomi yang akhirnya membentuk sikap-sikap kekerasan dalam masyarakat, dan terakhir factor demokratisasi yang dalam kehidupan masyarakat legitimasi verticalnya rendah sejak orde baru.
Dalam menjawab tentang maraknya kekerasan oleh kelompok sipil dan gerakan Wahabiyah, MT. Arifin menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan itu bukan idiologi wahabiyah karena Wahabi yang tidak keras juga ada, yang keras juga ada, nahdyiyah yang keras juga ada yang tidak keras juga ada, persoalaannya bagaimana cara berpikir, sikap dan siapa mereka. Kalau kita lihat orang sweping itu bukan wahabiyah karena berawal dari corak-corak kelompok muda yang anti Amerika yang kemudian dilakukan idiologisasi. ( JLD)