MediaKeberagaman.com-Solo

Untuk membedah wacana diatas COMMITMENT Solo bermaksud melakukan kegiatan dialog interaktive yang akan mengupas beberapa persoalan diatas. Dialog akan menghadirkan Muttoharun Zinan, M.Ag dari Pusat Studi Budaya (PSB) Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Gusti Dipokusumo (Keraton Kasunanan).

Kegiatan dialog interaktif ini akan dilakukan pada:

Hari/ Tanggal : Jum’at, 5 Maret 2010

Waktu : 19.30 WIB – 20.30 WIB

Tempat : Radio Republik Indonesia ( RRI ) Jl. Abdul Rachman

Saleh No. 51 Surakarta

Kegiatan dialog interaktive ini diselenggarakan oleh COMMITMENT Solo yang beralamat di Jl. Jambu Raya No. 39, Jajar, Laweyan, Solo, Telp. (0271)9250690

Berita Lainnya:

• Korban Kekerasan Bernuansa “Agama” Kumpul di BAGKS
• Tokoh Lintas Agama Solo Doakan Gus Dur
• Angkat Kebaikan dan Keberhasilan Joyosuran
• Dialog Interaktif Radio: Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Kebebasan Beragama
• FGD Tentang Potensi Konflik Antar Umat Beragama di Jawa Tengah dan Yogyakarta

MediaKeberagaman.Com-Solo

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) dan COMMITMENT Solo, di Hotel Indah Palace, Sabtu (20/2). Tampil sebagai narasumber, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Ishariyanto, SH.M.Hum dan Direktur SPEK-HAM Solo, Vera Kartika Giantari, SH. Moderator Pdt Paulus Hartono (FKPI). Sedangkan peserta FGD diantaranya perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU) Kota Solo, Badan Antar-antar Gereja Kristen Kota Surakarta (BAGKS), Aliran Sapto Dharmo, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Budha, Hindu, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan tokoh masyarakat Joyosuran.

Misalnya, di satu wilayah terjadi aksi sweeping atau pelarangan menjalankan ibadah, maka warga masyarakat diharapkan menginformasikan ke forum, kemudian forum menindaklanjuti ke FKUB Kota, kalau masalahnya berkaitan dengan sweeping terkait dengan sosial, keresahan masyarakat, maka forum melaporkan ke babinsa atau pihak kepolisian. “Masyarakat jangan main hakim sendiri, apabila terjadi masalah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Masyarakat harus arif, kekerasan bukanlah alat untuk menyelesaikan masalah,” papar M Roqib dari JAI.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan lebih aktif dan optimal dalam melaksanakan tugasnya (melindungi, menghormati dan memenuhi) hak warga negara, sesuai dengan amanat UU. “Sebenarnya kan UU itu sudah ada tetapi lebih banyak dibiarkan sehingga terjadi masalah. Kalau sudah ada korban baru bertindak, kita harapkan tidak seperti itu lagi ke depan,” kata Ibu Sulastri dari WKRI. Selain itu Walikota atau Wakil Walikota Solo juga turut dilibatkan dalam forum diskusi perdamaian. “ Sekali-kali Walikota kita undang jadi narasumber tentang isu perdamaian di Solo,” kata peserta FGD.

Menurut Ishariyanto, negara mengakui kerukunan beragama, tetapi lebih pada sebagai sebuah kondisi, bukan proses. Pilar berdirinya RI adalah kemajemukan. Meski sudah banyak hal yang direformasi belakangan ini, namun yang patut untuk disyukuri adalah tidak ada gugatan tentang Pancasila. Kalau pun ada yang mempertanyakan lebih pada soal mekanismenya seperti P4 dan sebagainya. Ini adalah kondisi yang sangat bagus. Pancasila masih menjadi dasar dan idelogi negara. Namun, hentakan sosial yang berorientasi pada keretakan social, termasuk tindakan yang berlabel agama masih terus terjadi hingga sekarang. “Saya katakan hingga sekarang hentakan-hentakan seperti itu terjadi dari dulu. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius dan perlu ditangani dengan serius sehingga perlu untuk dibuatkan kebijakan yang melindungi,” kata Pak Is.

Sedangkan menurut Vera, negara memiliki empat tanggung jawab berkaitan dengan HAM. Pertama menghormati HAM kemudian melindungi terhadap warga Negara yang diciderai sehingga warga Negara merasa aman. Ketiga mempromosikan HAM sehingga HAM itu dipahami oleh aparat dalam bekerja memberikan perlindungan kepada warganya. Terakhir, negara wajib memenuhi atas hak-hak asasi warga negaranya. “Meski negara memiliki kewajiban seperti itu, tetapi kita memang tidak bisa menyerahkan begitu saja semuanya kepada negara, Karena kalau diserahkan begitu saja seperti itu dan kenyataannya negara memang belum bisa merespon dengan baik,” papar Vera.

Ada hal-hal tertentu yang menunjukkan negara responsive misalnya ada peraturan bersama, UU tentang HAM, ada konvenan internasional yang sudah diratifikasi mengenai hak-hak sipil politik, dan sebagainya. “Tetapi di sisi lain, kita lihat misalnya ketika kita bicara soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, apakah negaa sudah membuka ruang dialog, ruang kebebasan berekpresi itu apakah sudah dibuka dengan baik? Bagaimana bila ada perbedaan pendapat, apakah negara mengkriminalisasikan atau tidak? Kalau orang berbeda pendapat saja dibungkam, maka sesungguhnya negara tidak bisa memberikan jaminan HAM kepada warganya. Di sanalah indikatornya, apakah negara itu menjalankan kewajibannya,” tegas vera. Sekitar jam 14.30, peserta FGD sayonara. (Ccp).

Makalah Workshop dapat di download di sini

Berita Lainnya:

• Buntut bentrok, FPI lapor polisi
• FKUB Sukoharjo Tangani 5 Pengajuan IMB Tempat Ibadah
• Diskusi Umat Beragama: Komnas HAM Sesalkan Konflik Agama
• Internet, pluralisme dan toleransi
• Harian Solopos: Dosen penista agama divonis dua tahun penjara

Media Keberagaman.Com-Solo

Dialog interaktif yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia (RRI) dan difasilitasi oleh COMMITMENT, SPEK HAM, FKPI Solo. Dalam dialog tersebut menghadir narasumber Hesti Armawulan (ket. Bid. Ekst Komisi Nasional Hak Azasi Manusia), Pdt. Daniel Widi (Korban kekerasan berbasis agama) dan satu lagi Kapoltabes Surakarta, tetapi sayang beliau tidak bisa hadir. Dalam dialog interaktif tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan lintas agama dan tokoh masyarakat, diantara yang hadir dari Badan Antar Gereja-gereja Kristen Surakarta (BAGKS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta, Perhimpunan Masyarakat Surakarta (PMS), Forum Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (FPLAG), Nahdlatul Ulama (NU), Masyarakat Khonghucu Indonesia (MAKIN) Surakarta, Insan Emas, perwakilan GKJ Manahan, perwakilan masyarakat Joyosuran dan sebagainya.

Dalam paparannya nara sumber dari Komnas Ham, bahwa terminology perlindungan Negara terhadap pemeluk agama adalah 1, kebebasan menjalankan agama, 2, aturan bangunan untuk rumah ibadah yang ditata. Tugas Negara adalah untuk menegakkan aturan, sedangkan maraknya penutupan tempat ibadah kalau itu dilakukan oleh masyarakat sipil jadi persolaan, sehingga harus memberikan ruang untuk masyarakat, dan Negara harus memberikan jaminan secara konstitusi. Komnas HAM banyak menerima kasus-kasus penutupan tempat ibadah dari berbagai daerah, tetapi dalam posisi ini Komnas Ham akan memberikan rekomendasi.

Juga ditambahkan oleh Hesti Armawulan, bahwa saat ini Indonesia merupakan tipologi masyarakat yang individualistik, sedangkan kita terbangun dengan masyarakat yang punya toleransi, gotong royong, sehingga dalam kehidupan social masyarakat untuk saling menghargai perbedaan dan tugas tokoh agama dalam masyarakat dapat memberikan pemahaman yang tepat dan kondisi yang tidak kondusif mudah dipicu konflik dalam masyarakat.

Sedangkan pengakuan pendeta Daniel Widi yang pernah mengalami tempat ibadahnya ditutup paksa oleh kelompok masyarakat sipil dengan alasan masyarakat setempat tidak bisa menerima keberadaan gereja tersebut dan bentuknya rumah tinggal bukan tempat ibadah, padahal gereja telah berdiri selama 17 tahun. “Setelah kasus tersebut kita tetap ada hubungan baik dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dialog interaktif tersebut juga direspon oleh masyarakat luas, ada beberapa penanya yang memberikan komentarnya melalui jaringan telepon, diantaranya Khoirul (anggota FKUB Sukoharjo), bahwa saat ini tidak ada yang namanya penutupan rumah ibadah, karena sudah diatur dalam peraturan menteri agama dan dalam negeri, juga di katakan oleh Toni dari solo, bahwa penutupan tempat ibadah saat ini sudah tidak ada dan tema dialog ini dengan bahasa Penutupan tempat ibadah merupakan kata-kata yang provokatif. Sekarang kondisi kota Solo sudah aman dan damai jangan diungkit-ungkit lagi dengan tema-tema yang mengganggu ketentraman masyarakat, jadi ibaratnya membangunkan harimau yang seang tidur. (Jld)

Berita Lainnya:

• Kidung Panembromo Iringi Doa untuk Gus Dur
• Menebar Toleransi, Menuai Perdamaian
• Diskusi Berkala COMMITMENT: Mungkinkah Dilakukan Pemutihan IMB?
• Dialog Interaktif Radio: Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Kebebasan Beragama
• Membangun Mushola, Kapel, Pepanthan, Sanggah dan Cetiya Tak Perlu IMB Tempat Ibadah

Tema diskusi koordinasi antar korban tersebut adalah “Membangun Mekanisme Jaminan dan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Kota surakarta, Mungkinkah?” dan akan di adakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2010 di Hotel Indah Palace Tipes. Sedangkan Pembicara yang dihadirkan adalah Isharyanto, SH, M.Hum (Dosen Fak Hukum UNS) dan Vera Kartika Giantari, SH (Direktur SPEK-HAM) dengan Fasilitator Pdt. Paulus Hartono, STh, M.Min dari FKPI. Kita berharap dari diskusi ini akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan beragama di Kota Solo ini, Semoga!

Berita Lainnya:

• LSM Commitment adakan seminar Publik
• Diskusi Publik Tentang Bentuk-Bentuk Mekanisme Perlindungan dalam Beribadat dan Berkeyakinan di Kota Solo
• Meretas Dialog Perdamaian dalam Kemajemukan
• Menebar Toleransi, Menuai Perdamaian
• Dialog Interaktif Radio: Membangun Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Solo

Dalam kesempatan itu Gusti Dipokusumo biasa dipanggil Gusti Dipo, menjelaskan bahwa sejak kelahirannya Kota Solo diawali dengan konflik, yakni perpindahan Kraton dari Kartasura ke Desa Solo, pada tanggal 17 Februari 1745. “Pindahan Kraton dari Kartasura ke Solo, terjadi karena konflik internal Kraton,” papar Gusti Dipo.

Selanjutnya, kata Gusti Dipo sekarang juga masih ada konflik, dua raja (Gusti Hangabehi dan Gusti Tedjowulan ) sebagai raja Kraton Surakarta Hadiningrat. ” Tapi menurut sesepuh, adanya dua raja di Kraton Surakarta, merupakan simbol, bahwa akan terjadi konflik dualisme kepemimpinan, apakah di Parpol, maupun di lembaga sosial lainnya,” kata Gusti Dipo.

Namun, kedepan kata Gusti Dipo, mencoba memahami dan membangun kesadaran bermasyarakat tentang perdamaian. Biasanya kasus-kasus kerusuhan dan konflik lebih mengemuka kepermukaan, sedangkan usaha-usaha membangun perdamaian, tidak tercatat dalam dokument sejarah. Membangun kesadaran tentang perdamaian, kata Gusti Dipo, sangat penting, lantaran kedepan benturan peradaban, akan muncul, apakah atas nama idiologi maupun agama.

Kemudian peserta lokakarya dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya kelompok partisipasi dan budaya. Kelompok kedua Hukum dan Ham dan kelompok ketiga, perdamaian di Kota Surakarta. Masing-masing kelompok mengindentifikasi masalah, opsi penyelesaian, kegiatan yang relevan, kelompok sasaran dan waktu kegiatan.

Dalam satu tahun ini, akan ada beberapa kegiatan yang mengusung tema perdamaian. Diantaranya diskusi, sosialisasi, dialog intektif radio, seminar, publikasi media, lokakarya, workshop dll. Sehingga tercipta mekanisme perdamaian di Kota Solo. (Ccp).

Berita Lainnya:

• MUI meminta buku PSB UMS ditarik dari peredaran
• Kerentanan Konflik di Soloraya dalam Perspektif Pembangunan Perdamaian
• Kasus Gereja Bukit Sion akan di Musyawarahkan
• Kompas: Polisi dan Kebebasan Beragama (Oleh Ihsan Ali-Fauzi)
• Saat Ngampung gugat diskriminasi

MediaKeberagaman.com-Solo.

Mengingat peran penting aparatur negara tersebut maka Komnas HAM memandang perlu untuk menggelar acara workshop HAM Dasar untuk Aparatur Negara, yang akan dilakukan pada tanggal 9 – 11 Februari 2010 di Hotel Solo Inn Solo. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar HAM dan memberikan pengetahuan tentang akses keadilan bagi masyarakat.

Pelaksana kegiatan ini adalah KOMNAS HAM dan SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia). Kita berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Berita Lainnya:

• FKUB Solo mengusulkan adanya pemutihan IMB rumah ibadah di Solo
• Dialog TV Oleh Commitment: Ketidaktegasan Pemerintah Bisa Menjadi Bom Waktu
• Tokoh Lintas Agama Solo Doakan Gus Dur
• Membangun Mushola, Kapel, Pepanthan, Sanggah dan Cetiya Tak Perlu IMB Tempat Ibadah
• Harian Solopos: Tempat ibadah tak ber-IMB picu konflik

MediaKeberagaman.Com-Solo

Tokoh masyarakat Kota Batik yang hadir diantaranya; Walikota Solo H.Ir Joko Widodo (Jokowi). Ir. H. Almunawar, M.Si (Ketua Forum Perdamaian Lintas Agama dan Golongan-FPLAG), Drs.H. Suyono Musyafa, M.Si (Tokoh NU), Yosef (Tionghoa), WS.Ari Barto, SH (Kong Hu Chu), Tanto Kristianto dari Badan Antar Gereja-gereja Kristen Surakarta (BAGKS). Pdt Retno Ratih (GKJ Manahan), Bagyo Hadi (Hindu), H Zainal Abidin (LSM Insan Emas), Mayor Haristanto (Republik Aeng-aeng), Wari Wirana (Budayawan), Agus Dukun (Seniman), dll.

Selain doa bersama, acara yang digagas elemen masyarakat lintas agama, aktivis LSM, budayawan, dan mahasiswa itu menampilkan juga aneka kesenian seperti Qosidah, Tari Bali, Tarian Barongsai, dan pembacaan puisi, serta kidung Panembromo (kidung berbahasa Jawa), di menyanyikan oleh 20 orang dari Kraton Kasunanan.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan deklarasi dengan tajuk ” Merayakan dan Memperjuangkan Pluralitas” oleh perwakilan agama. Ketua Panitia Pelaksana Almunawar, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga persaudaraan, pluralitas, kebersamaan warga kota yang hidup dalam kemajemukan.

Subagyo dalam testimoninya menjelaskan, bahwa Gus Dur memiliki sifat momot (menampung), dan bisa menerima orang dari kalangan manapun. Menghargai dan membela orang-orang tertindas, dan bukan berpihak kepada penindas. Acara berjalan lancar, sekitar jam 23.00 peserta doa sayonara. (JLD).

Berita Lainnya:

• Kompas: Polisi dan Kebebasan Beragama (Oleh Ihsan Ali-Fauzi)
• Forum Ketahanan Masyarakat untuk Perdamaian
• Dialog Radio: Membangun Solo Sebagai Kota Multikultur
• Soal Penutupan Tempat Ibadah “Negara Harus Memberikan Jaminan Konstitusi”
• Aparat Kepolisian Imbau Pengusaha Tempat Hiburan Patuhi URHU untuk Mencegah Sweaping

MediaKeberagaman.Com-Solo

Tampil sebagai fasilitator adalah HM Dian Nafi’ dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad, Windan, Surakarta dan Pdt Paulus Hartono, aktivis Forum Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (FPLAG) Surakarta sekaligus sebagai Direktur FKPI. Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan pertama pada bulan November dan kedua bulan Desember 2009 lalu.

Pemetaan konflik, kata Paulus Hartono yang mengambil thema Kearifan Lokal Dalam Membangun Komunikasi yang baik, dapat ditemukan dalam, pertama adalah budaya, kedua bahasa tubuh dan ketiga adalah sikap.

Contoh Budaya, sikap menghargai sesama dengan ungkapan pamit atau izin kalau mau bepergian. Terima kasih, mohon maaf, permintaan tolong dan masih banyak lagi istilah dipergunakan oleh rakyat Indonesia yang bernuansa perdamaian. “Sering kita merasa malu untuk minta maaf, padahal kata maaf adalah pintu perdamaian,” tegas Paulus.

Contoh bahasa tubuh, budaya jawa mengatakan, senyum adalah sumber cinta kasih dan senyum adalah sumber perdamaian. Menurut orang Cina, kalau tidak bisa senyum tidak usah berdagang. Bahas tubuh yang lain diantaranya tatapan mata, acungan jempol, yang menandakan penghargaan kepada orang lain. Jabat tangan, tepuk tangan, tepuk punggung dll. Semuanya itu ada dalam diri kita, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh ketiga, Sikap, hindari menggunakan kata-kata kasar, kotor, jorok, dan marah. Karena sikap seperti itu akan menimbulkan konflik.
Sementara itu, menurut Dian Nafi dalam menyelesaikan konflik ada empat tahapan yaitu pertama, Introduction (perkenalan), kedua, Story Telling (penceritaan masalah), ketiga, Pemecahan Masalah, yaitu menggali penyelesaian bersama, mendaftar kesamaan- kesamaan yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul, dan keempat, Tahap Kesepakatan, yaitu meringkas kesepakatan para pihak.

“Memastikan bahwa kesepakatan itu berbicara tentang hal-hal yang smart, kesepakatan mencakup penanganan masalah yang timbul dikemudian hari, meminta masing-masing pihak mendukung dan kesepakatan tersebut ditulis serta ditanda tangani bersama,” kata Kyai Dian.

Akhir acara, rencana tindak lanjut (RTL) kedepan mengadakan Focus Groups Discussiont (FGD) untuk warga Joyosuran. Membahas isu konflik dan solusi serta harapan akan terwujudnya perdamaian di wilayah Joyosuran yang kerap muncul konflik khususnya kekerasan bernuansa agama. (Jld)

Berita Lainnya:

• Harian Radar Solo: Mantan Dosen Divonis 2 Tahun, Terkait Kasus Penodaan Agama
• Dirgahayu Indonesia
• Diskusi Berkala COMMITMENT: Mungkinkah Dilakukan Pemutihan IMB?
• FKPI mengadakan Diskusi Survivor di Hotel Indah Palace.
• Komnas HAM adakan Pelatihan Ham Dasar di Surakarta

Ini berita menggembirakan dan langkah penting. Tuntutan Komnas HAM patut didukung. Kemitraan antara Polri dan masyarakat sipil, terutama para pemimpin agama dan penggiat HAM, harus jadi arus utama cara kita menangani konflik agama.

Mengaitkan keduanya, pemolisian dan konflik keagamaan sangat penting. Salah satu tugas polisi adalah menjamin keamanan warga negara, termasuk ketika mereka menjalankan hak untuk bebas beragama. Tugas polisi lainnya menjaga ketertiban sosial: antara lain berbentuk diselesaikannya berbagai konflik, termasuk konflik agama, secara damai, apalagi jika kita ingat betapa agama berperan penting di Tanah Air.

Paradoks
Sayangnya, kaitan pemolisian dan hak bebas beragama sangat jarang diperhatikan, termasuk oleh para penggiat kebebasan beragama atau HAM secara umum. Keduanya berjalan sendiri-sendiri. Dalam evaluasinya tentang Polri pada tahun lalu, Unfinished Business (2009), Amnesty International sama sekali tak menyinggung ihwal pelanggaran kebebasan beragama. Sementara itu, dalam beberapa laporan tentang kinerja kebebasan beragama, seperti yang diterbitkan The Wahid Institute atau Setara Institute, polisi tidak memperoleh sorotan khusus.

Dapat dipastikan, ini bermula dari ketidakpercayaan umum terhadap institusi Polri. Dalam jajak pendapatnya yang terakhir, Kompas (16/11/2009) melaporkan bahwa hanya 32,6 persen dari respondennya yang menyatakan puas akan kinerja profesional Polri.

Agar HAM bisa ditegakkan, kita tak bisa lain kecuali bekerja bersama-sama meningkatkan kapasitas Polri dalam menjalankan tugasnya dengan benar. Menjadi lebih penting lagi hal ini ditekankan sebab saat ini kita berada dalam era yang disebut transisi menuju demokrasi. Di mana-mana, era seperti ini ditandai oleh sebuah paradoks: sementara tuntutan akan penegakan hak meningkat, kapasitas negara (baca: Polri) di dalam memenuhi kewajibannya justru sedang melemah karena ambruknya otoritarianisme.

Inilah kendala sekaligus tantangan kedua pihak: memperkuat praktik pemolisian yang ramah terhadap kebebasan beragama di tengah transisi menuju demokrasi. Yang diharapkan muncul dari situ adalah sebuah praktik pemolisian yang oleh Amnesty International (2009), disebut ”pemolisian berbasis HAM”.

Tiga kendala
Berdasarkan pengamatan terhadap penanganan konflik yang melibatkan agama, polisi tampak dihadapkan pada tiga jenis keterbatasan dan inkompetensi.

Pertama, pengetahuan dan keterampilan Polri di bidang manajemen konflik agama masih terbatas. Sering kali polisi seperti tak memiliki pedoman atau prosedur yang tepat untuk melaksanakan tugas. Atau, prosedur yang ada sudah tak memadai lagi. Selain itu, polisi juga sering merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat agama: mereka tampak kikuk, tak percaya diri, dan ”takut melanggar HAM”.

Dalam kasus sengketa tempat ibadah, misalnya, polisi pernah dilaporkan membiarkan salah satu pihak menutup paksa tempat ibadah, tidak datang ke tempat kejadian, atau menyegel tempat ibadah karena tekanan atau intimidasi salah satu pihak. Dalam menangani konflik sektarian, Polri pernah bekerja sama dengan lembaga tertentu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi tidak dengan lembaga lain seperti Komnas HAM. Keterbatasan aparat Polri tampak juga dalam kasus kekerasan antarumat di Maluku dan Poso, dalam konflik sektarian yang pernah dialami Gereja HKBP, kasus Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lombok, atau tindakan main hakim sendiri yang dipertontonkan oleh laskar atau milisi berbasis agama di Jakarta dan Solo.

Polri memerlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen konflik agama karena pemilahan sosial berdasarkan agama dan sekte sangat penting di dalam masyarakat kita. Kadang pemilahan berdasarkan garis agama tumpang tindih dengan garis pemilahan lain, seperti suku, kelas ekonomi, dan afiliasi politik. Ini menyebabkan konflik sektarian dan antaragama terkait dengan—atau merupakan cerminan dari—konflik etnis, kelas, dan politik.

Kedua, hubungan dan kerja sama timbal-balik antara tokoh agama dan polisi sering lemah atau tidak ada di tempat-tempat terjadinya konflik agama. Tokoh agama sering tidak menjalin hubungan dengan polisi, dan polisi sering tidak menjalankan fungsi kemitraan dengan masyarakat dan tokohnya. Polisi cenderung berperan sebagai penegak hukum atau aparat keamanan yang berusaha menanggulangi keadaan yang sudah telanjur rumit.

Sementara itu, ketika polisi sukses menjalankan tugas, seperti menangkap sejumlah pengikut Jemaah Islamiyah (JI) yang terlibat aksi terorisme, apresiasi publik terhadap capaian penegak hukum itu kurang. Ini mengisyaratkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat memang kurang.

Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap polisi dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat sipil, khususnya organisasi keagamaan dan forum antariman, perlu melakukan pendekatan terhadap polisi supaya pemahaman polisi di bidang hubungan antaragama dan penanganan konflik antaragama meningkat dan memadai. Di pihak lain, kerja sama dan kemitraan yang partisipatif dan melembaga perlu dikembangkan Polri dengan masyarakat, baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri ataupun dalam rangka menyelesaikan masalah.

Ketiga, ada kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan kita, khususnya di bidang kehidupan keagamaan. Salah satu kebijakan di bidang hubungan antarumat beragama, misalnya, adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama, dan ketentuan mengenai pembangunan tempat ibadat. Namun, peraturan ini kontroversial dalam proses pembuatannya ataupun setelah penetapannya. Ada yang mempertanyakan relevansinya, mengkritik kandungannya, dan mencurigainya sebagai campur tangan negara yang berlebihan dalam hidup beragama.

Pijakan yang kukuh
Tentu saja selain dengan regulasi pemerintah ini, tata kelola di bidang agama juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar dan ketaatan Indonesia terhadap prinsip dan norma internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi. Legislasi dan regulasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan di bidang agama perlu ditinjau supaya Polri memiliki pijakan kukuh di bidang penanganan konflik dan kekerasan yang melibatkan agama.

Sudah saatnya kita bersungguh-sungguh memikirkan keterbatasan, inkompetensi, dan kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan konflik yang melibatkan agama. Juga bagaimana bersama-sama memikirkan jalan keluarnya.

Sekadar mengecam Polri sebagai aparat negara tidaklah memadai. Perlu dipikirkan masalah yang dihadapi polisi ketika melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat, serta bagaimana masalah itu terkait dengan unsur-unsur lain yang berkelindan dan berkepentingan di dalam masyarakat sipil dan sistem tata kelola pemerintahan.

Ihsan Ali-Fauzi Dosen Universitas Paramadina, Jakarta

Sumber : Kompas

Berita Lainnya:

• Membangun Mushola, Kapel, Pepanthan, Sanggah dan Cetiya Tak Perlu IMB Tempat Ibadah
• Kidung Panembromo Iringi Doa untuk Gus Dur
• Ramadan, Kapolwil Larang Sweeping
• Multikultural Berpotensi Konflik di Solo?
• Memperkuat Pondasi Ketahanan Masyarakat

Atas dasar tersebut,Forum Kemanusiaan dan Persaudaraan Indonesia (FKPI) akan mengadakan pelatihan tranformasi konflik lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (23 & 24 Januari 2010) bertempat di Hotel BIP Tawangmangu, dan acara itu akan dimulai pada pukul 07.30 wib. Peserta yang akan mengikuti pelatihan ini adalah para tokoh agama,tokoh masayrakat, pemuda,tokoh perempuan dan lembaga-lembaga sosial masyarakat se Kelurahan Joyosuran. Sedangkan trainer yang di hadirkan adalah Paulus Hartono, M.Min dan Drs.H.Dian Nafi’,M.Pd

Semua berharap pelatihan ini bisa memberikan hasil yang maksimal demi tercapainya perdamaian bagi masyarakat Joyosuran khusunya maupun perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Berita Lainnya:

• Pesona ‘RAS’ (Rukun Agawe Sentosa) Dalam Seni Kethoprak dan Pesan Pluralis
• Sejumlah OMS Kota Solo Berencana MelakukanAudiensi ke Poltabes Surakarta
• Perdamaian: OASIS Sebuah Keharusan
• Dari Diskusi IMB Rumah Ibadah: Mestinya HAM Kita Gendong Kemana-Mana
• Monster Hydra, Budaya Jawa dan Terorisme