Kesbangpol dan Linmas Inisiasi Mekanisme Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Categorized Under: Berita No Commented

MediaKeberagaman.com, Solo. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Solo, menginisiasi terbentuknya mekanisme perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bengawan, Selasa (20/4).

Tokoh yang hadir pada kesempatan itu diantaranya perwakilan Poltabes, Kesra, Bappeda, Kementrian Agama (dulu – Depag), perwakilan Forum Komunitas Warga Joyosuran (FKWJ), Interaksi Solidaritas Antar Elemen Masyarakat (Insan-Emas), Spek-Ham, FKPI dan Commitment Solo.

Pertemuan di Kesbangpol dan Linmas itu merupakan tindak lanjut dari Workshop Penyusunan Mekanisme Perlindungan Kebebasan Beragama dan berkeyakinan yang diselenggarakan Kesbangpol dan Linmas bekerjasama dengan LSM Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM), pada Rabu – Kamis (14-15/4), di Hotel Dana Solo.

Usai sambutan dari Kepala Kesbangpol dan Linmas, Suharso, SH.MM, kemudian dilanjutkan paparan Nila Ayu perwakilan dari Spek-Ham, menjelaskan hasil kesimpulan workshop diantaranya ada tiga (3) bagan atau alur alternatif mekanisme perlindungan di Kota Solo.

Pertama, sesuai dengan Perda No 6 tahun 2008, tentang SOT Kota Solo, mekanisme struktural birokrasi. Kalau ada kasus/konflik masyarakat lapor ke RT/RW, kemudian secara strukrural ke kelurahan, Camat, SKPD dan Walikota. Persis seperti jalur-jalur birokrasi pada umumnya. Bukan berarti semua kasus harus diselesaikan oleh Walikota atau SKPD. Jika terjadi kekerasan atau penodaan kebebasan beragama, dan pihak RT/RW atau kelurahan setempat mampu menyelesaikan, cukup sampai disitu tak perlu lagi dilanjutkan ke Kecamatan.

Kedua, alur dan bagan hampir sama dengan pertama, yang membedakan adalah kalau kasus itu tak selesai hingga mediasi, maka jalur lain adalah laporkan ke pihak kepolisian, artinya sesuai jalur hukum ke pengadilan.

Alur ketiga, melengkapi alur satu dan dua. Yakni adanya posko emergency, keterlibatan ormas dan lsm. Kemudian bergabung dalam forum perlindungan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. (lihat alur atau bagan).

Bagan 1

 

 

Bagan 2

Bagan 3

 

Joko Sudibyo (Kesbangpol dan Linmas) selaku fasilitator meminta kepada peserta untuk menanggapi dan rekomendasi untuk tim kecil. Mayoritas peserta sepakat dengan alur tiga, dengan melibatkan peran LSM dalam mekanisme perlindungan. Bahkan pihak Poltabes, merasa senang adanya keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. ” Polisi merasa terbantu dengan keterlibatan semua pihak dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat ini,” papar wakil dari Poltabes.

Catatan rekomendasi pertemuan adalah, pertama dibutuhkannya landasan hukum, agar alur atau bagan mekanisme tidak bertentangan dengan UU dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Kedua, perlu adanya landasan teori. Untuk menyusun itu semua, maka peran ahli sangat penting. Ahli yang dimaksud adalah ahli hukum dan sosiolog. Ketiga, kalau sudah ada draf tersebut kemudian tim kecil lakukan pertemuan, selanjutnya audiensi dengan Muspida setempat.

Perdebatan seputar mekanisme itu, sempat ”memanas” terlebih perwakilan dari Poltabes, yang tidak mengikuti Workshop, belum memahami tujuan pertemuan tersebut. Sekitar jam 13.00 acara selesai. (CCP)

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to the feed and get future news delivered to your email!

Leave a Reply

Links:abercrombie soldeslouboutin pas cherlouboutin soldesLouboutin Pas CherLouboutin Femmelouboutin pas cherLongchamp Pas Chercheap beats by dreGiuseppe Zanotti HommeCheap Beats by Dre