Solo (Espos)–Tidak tegasnya aparat keamanan dalam menindak para pelaku kekerasan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai kasus konflik disertai kekerasan dan berujung pada kerusuhan di Solo, baik sebelum maupun pascakerusuhan Mei 1998.
Sementara kesenjangan ekonomi, sikap fanatisme keagamaan, rendahnya toleransi, adanya aktor atau tokoh luar yang memanfaatkan situasi, lemahnya kesadaran hukum, memudahkan rasa nasionalisme, kurangnya pendidikan budi pekerti di sekolah, serta wawasan yang minim, menjadi penyebab lainnya.
Demikian hasil penelitian program Religius and Social Pluralism, Equity and Tolerance in Indonesia (Respect) tentang Identifikasi Akar Penyebab Konflik dan Dampaknya pada Masyarakat di Wilayah Surakarta. Hasil penelitian tersebut disampaikan oleh pelaksana program Respect untuk wilayah Jawa Tengah, Kelik Ismunandar, dalam seminar dan lokakarya Sharing Bersama Akar Penyebab Konflik dan Dampaknya pada Masyarakat di Wilayah Surakarta yang digelar di Gedung Dharma Wanita Kota Solo, Rabu (20/8).
Selain Kelik Ismunandar, hadir pula dalam acara tersebut, sejarawan UNS, Soedarmono, peneliti dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Jakarta, Anas Saidi.
Kelik mengungkapkan Kota Solo dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa cukup menarik banyak pihak untuk melakukan pendalaman lebih jauh. Berbagai catatan “hitam” telah ditorehkan warga Solo dengan berbagai kerusuhan dan konflik yang berbau rasial, agama, maupun politik.
Oleh: Suharsih